TUGAS RANGKUM BAB 11-12-13 EKONOMI PEMBANGUNAN

visit : www.raja.yukbisnis.com

BAB 11

PENGERTIAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Suatu daerah ditinjau dari aspek ekonomi, mempunyai 3 pengertian yaitu :

  1. suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama seperti segi pendapatan perkapitanya, sosial budaya, geografisnya dsb. Daerah ini disebut daerah homogen.
  2. suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi daerah. Daerah ini disebut daerah nodal.
  3. suaru daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada dibawah suatu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan dsb didasarkan pada pembagian administratif suatu negara. Daerah ini disebut daerah perencanaan atau daerah administrasi.

Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah

Pada hakekatnya, inti dari teori-teori pertumbuhan tersebut berkisar pada dua hal yaitu : pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah  dan  teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu

Teori Ekonomi Neo Klasik

Teori ini memberikan 2 konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (equilibirium) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah.

Teori Basis Ekonomi

Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Kelemahan model ini adalah bahwa model ini didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal. Pada akhirnya aklan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global.

Teori Lokasi

Para ekonomi regional sering mengatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah yaitu lokasi, lokasi, dan lokasi! Pernyataan tersebut sangat masuk akal jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung untuk meminimumkan biaya-biayanya dengan cara memilih lokasi yang memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar. Keterbatasan dari teori ini pada saat sekarang adalah bahwa teknologi dan komunikasi modern telah mengubah signifikan suatu lokasi tertentu untuk kegiatan produksi dan distribusi barang.

Teori Tempat Sentral

Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang mneyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.

Model Daya Tarik

Teori daya tarik industri adalah model pembanguna ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang medasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi dan insentif.

Paradigma Baru Teori Pembangunan Daerah

KOMPONEN KONSEP LAMA KONSEP BARU
Kesempatan Kerja Semakin banyak perusahaan semakin banyak peluang kerja Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah
Basis Pembangunan Pengembangan sektor ekonomi Pengembangan lembaga-lemabaga ekonomi baru
Aset-aset Lokasi Keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumberdaya pengetahuan Ketersediaan Angkat kerja Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

Perencanaan Pembangunan  Daerah

Perencanaan pembanguna nekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptatakn nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggung jawab.

Hirschman (1958) mengemukakan bahwa jika suatu daerah mengalami perkembangan, maka perkembangan itu askan membawa pengaruh atau imbas ke daerah lain.

Campur tangan pemerintah (perencanaan) untuk pembangunan daerah-daerah mempunyai manfaat yang sangat tinggi disamping mencegah jurang kemakmuran antara daerah, melestarikan kebudayaan setempat dapat  juga menghindarkan perasaan tidak puas masyarakat. Kalau masyarakat sudah tenteram dapat membantu terciptanya kestabilan dalam masyarakat terutama kestabilan politik, pada kestabilan dalam masyakarat merupakan syarat mutlak jika suatu negara hendak mengadakan pembangunan negara secara mantap.

TAHAP-TAHAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menurut Blakely (1989), ada 6 tahap dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah yaitu:

TAHAP KEGIATAN
I Pengumpulan dan Analisis DataØ      Penentuan Basis EkonomiØ      Analisis Struktur Tenaga Kerja

Ø      Evaluasi Kebutuhan Tenaga Kerja

Ø      Analisis Peluang dan Kendala Pembangunan

Ø      Analisis Kapasitas Kelembagaan

II Pemilihan Strategi Pembangunan DaerahØ      Penentuan Tujuan dna KriteriaØ      Penentuan Kemungkinan-kemungkinan Tindakan

Ø      Penyusunan Strategi

III Pemilihan Proyek-proyek PembangunanØ      Identifikasi ProyekØ      Penilaian Viabilitas Proyek
IV Pembuatan Rencana TindakanØ      Prapenilaian Hasil ProyekØ      Pengembangan Input Proyek

Ø      Penentuan Alternatif Sumber Pembiayaan

Ø      Identifikasi Struktur Proyek

V Penentuan Rincian ProyekØ      Pelaksanaan Studi Kelayakan Secara RinciØ      Penyiapan Rencana Usaha (Busisness Plan)

Ø      Pengemabangan, Monitoring dan Pengevaluasian Program

VI Persiapan Perencanaan Secara Keseluruhan dan ImplementasiØ      Penyiapan skedul Implementasi Rencana ProyekØ      Penyusunan Program Pembangunan Secara Keseluruhan

Ø      Tergeting dan Marketing Aset-aset Masyarakat

Ø      Pemasaran Kebutuhan Keuangan

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Ada 4 peran yang diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu :

1. Entrepreneur

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis seperti BUMD yan harus dikelola lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.

2. Koordinator

Untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan didaerahnya. Dalam peranya sebagia koordinator, pemerintah daerah bisa juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-sa\saran konsistensi pembangunan daerah dengan nasional (pusat) dan menjamin bahwa perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat yang maksimum daripadanya.

3. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan didaerahnya, hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (zoning) yang lebih baik.

4. Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstumulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi  perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut.

BAB 12

Modal Asing dalam Pembangunan

Kesejahteraan bangsa yang diidamkan akan terwujud dengan meningkatkan kualitas hidup melalui pembangunan di segala bidang khususnya di bidang ekonomi. Pembangunan membutuhkan modal, ketrampilan dan teknologi. Idealnya, pemenuhan kebutuhan pembangunan ini dapat disediakan melalui sumber dalam negeri. Kenyataannya, akumulasi modal dalam negeri masih belum efektif dan efisien, tingkat tabungan masyarakat masih rendah, demikian pula ketrampilan serta penguasaan teknologi masih belum memadai untuk menunjang proses pembangunan yang diharapkan. Modal, berikut skill dan teknologi merupakan conditio sine quanon bagi proses pembangunan.

Penanaman modal asing (PMA) menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan modal pembangunan. Di Indonesia, PMA diatur dalam Undang-undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) yang merupakan landasan hukum mengalirnya PMA ke Indonesia. Sejalan dengan perubahan keadaan sosial, politik dan ekonomi, diperlukan pula peraturan PMA yang mampu mempercepat perkembangan ekonomi nasional dalam mendorong tercapainya sasaran pembangunan ekonomi nasional

Motivasi Negara Donor

Bagi Negara donor, pemberian bantuan akan memperkuat ikatan keuangan antara Negara donor dengan penerima bantuan. Dengan kata lain, di satusisi bantuan luar negri dapat mempercepat bantuan, di sisi lain juga menimbulkan dampak perluasan permintaan barang dan jasa dari Negara pendonor. Dari sudut kepentingan politik dan geostategik nampaknya tidak perlu diragukan. Ini terlihat, misalnya bantuan pangan dan kerjasama ekonomi amerka serikat merupakan bagian integraldan tidak terpisahkan dengan kebijakan luar negerinya.

Tangung jawab moral Negara kaya kepada Negara miskin diladasi premis bahwa interdepedensi ekonomi dan politik internasional berarti memperluas keadilan social dari lingkup nasional ke internasional. Ini tercermin dari bantuan kepada Negara berebang yang harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) bagi sebagian besar rakyatnya, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengangkat merekadari jurang kemiskinan.

Sumber-sumber pembiayaan Pembangunan Indonesia

Ekspor

Sebagian penganut system ekonomi terbuka, lalu lintas perdagangan Internasional berperan penting dalam perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Seberapa jauh peran perdagangan luar negri terlihat dari rasio antara ekspor di tambah impor terhadap PDB, yang hanya 19,6%pada tahun 1969 menjadi 42,7% pada tahun 1984 sementara peranan ekspor terhadap PDB melonjak dari 10,2% pada tahun 1969menjadi 26,1% pada tahun1984.

Pada dasawarsa 1970-an, ekspor non-migas merupakan sumber utama penerimaan devisa Indonesia, yang menyumbang hamper 80% dari penerimaan ekspor. Adanya lonjakan minyak yang pertama tahun 1974, telah mengubah profil ekspor secara drastis. Meskipun ekspor non-migas meningkat dua kali lipat nilainya selama 1971-1975, pangsanya dalam total ekspor menurun menjadi sekitar 25%. Sejak itu, situasi ekonomi Indonesia dan prospeknya demikian terikat dengan perkembangan pasar minyak. Peran migas sebagai sumber penerimaan Negara berlangsung hingga tahun 1981. setelah 1981 kontribusi migas mulai menurun hingga tahun 1985 menjadi 68.8% dari total ekspor. Di lain pihak, peranan ekspor non-migas kembali meningkat akaibat menurunnya harga minyak dan volume produksi. Pada tahun 1985, ekspor non-migas meningkat lebih dari 31% dari total penerimaan ekspor.

Bantuan Luar Negeri

Ditinjau dari macamnya, bantuan luar negeri yang masuk ke indonesia berupa:

Pertama, bantuan program yang terdiri atas bantuan devisa kredit dan bantuan pangan. Penjualan devisa serta komoditi pangan dan non-pangan yang dari bantuan program dipergunakan untuk mencapai sasaran stabilisasi ekonomi jangka pendek, baik untuk mengendalikan inflasi maupun stabilisasi kurs rupiah.hasil penjualan tersebut setelah dikurangi biayai pemasaran, merupakan penerimaan pemerintah dari bantuan program.

Kedua, bantuan proyek dengan syarat-syarat pelunasan yang lunak digunakan untuk pembiayaan berbagai proyek prasana di bidang ekonomi dan sosial. Sebagiandari bantuan proyek ini merupakan jasa konsultan dan tenaga teknisi yang membantu merencanakan dan meleksanakan pembangunan proyek.

Ketiga, pinjaman setengah lunak dan komersial , termasuk didalamnya kredit ekspor.

Keempat, pinjaman tunai berupa pinjaman obligasi dan pinjaman dari kelompok bank.

Pinjaman Luar Negeri dianggap dapat bermanfaat karena menambah sumber dana dan menutupi kesenjangan antara investasi dan tabungan (I-S Gap), sehingga jika tidak dimanfaatkan berarti ada kesempatan yang hilang. Di sisi lain, PLN dapat juga tidak bermanfaat karena hanya merupakan substitusi mobilisasi dana dalam negeri, dan stok PLN yang besar dapat menjadikan ekonomi rentan terhadap gejolak perekonomian global. Faktor yang terakhir ini menimbulkan pemikiran untuk menghentikan atau mengurangi PLN secara bertahap. Di sini terlihat adanya pilihan diantara kesempatan yang hilang dan kemungkinan resiko krisis ekonomi.

Investasi Asing (PMA)

Selama periode yang diamati, indonesia telah menjadi importir modal. Arus masuk modal asing (net capital inflows) meningkat dari hampir 300 juta dolar AS per tahun pada akhir 1960-an hinga lebih dari 13 miliar dolar AS pada tahun 1984. hanta terjadi satu kali arus modal keluar (net capital outflow) pada tahun 1975 seiring dengan adanya krisis Pertamina. PMA tercatat sedikit diatas 10% dari arus total, namun dalam bebedrapa tahun, terutama awal pelita I, pangsanya hampir 1/3 dari arus total. Umumnya, porsi terbesar PMA dia lokasikan di sektor pertambangan dan minyak, sedang peringkat ke 2 di sektor manufaktur (Hill, 1988:81). Selama periode 1967-1985, sektor migas menerima 78% dari investasi total, sementara di sektor manufaktur hampir mencapai 20%. Investasi di sektor pertanian dan jasa relatif sabgat kecil karena dibatasi kiprah modal asing di sektor ini.

Tabungan Domestik

Tabungan domestik diperoleh dari sektor pemerintah dan sektor masyarakat. Tabungan pemerintah yang dimaksud adalah tabungan pemerintah dalam APBN, yang merupakan selisih anatara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin. Tabungan masyarakat merupakan akumulasi dari Tabanas, Taska dan deposito berjangka. Tabungan ini dibutuhkan untuk membiayai investasi.

BAB 13

PERANAN LINGKUNGAN DALAM PEREKONOMIAN

Meski kondisi perekonomian masih berat (beban APBN besar, pengangguran tinggi, industri perbankan belum normal, banyak perusahaan menjadi pasien BPPN), tidak berarti pengambil keputusan di Indonesia kini dibenarkan mengabaikan masalah lingkungan, yang berarti mengorbankan kepentingan generasi mendatang.

Oleh karena itu, meski kondisi masih sulit, Indonesia dengan semua komponennya, baik pada tingkat otoritas (pusat maupun daerah) dan masyarakat, baik sebagai produsen maupun konsumen, diharapkan tetap punya komitmen tinggi untuk terus melaksanakan pembangungan ekonomi berkelanjutan. Tidak dari aspek lingkungan alam saja, namun juga lingkungan sosial. Selain itu, amat penting mengurangi shock ekonomi negatip, yang dapat menyebabkan krisis menghancurkan semua sendi-sendi perekonomian, lingkungan alam, dan sosial, sehingga mengurangi ancaman kerusakan lingkungan alam lebih serius lagi.

Melihat peran lingkungan hidup amat krusial dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, maka Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagai penjaga gawang lingkungan hidup dan memiliki otoritas, diharapkan dapat menjalankan tugas ini dengan baik. Meski dalam lingkungan ekonomi yang kian mengglobal seperti sekarang, dan desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah akan membuat usaha untuk menjaga lingkungan hidup menjadi makin tidak mudah-apalagi dengan tingginya kemiskinan dan situasi perekonomian masih sulit-tentu membuat usaha menjaga lingkungan hidup menjadi kian sulit.

Oleh karena itu, dalam tiap pengambilan keputusan ekonomi yang berkait dengan lingkungan hidup, pemerintah perlu melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup. Selain itu, agar pelestarian lingkungan mendapatkan dukungan semua pihak, otoritas perlu memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder, dengan pertimbangan yang holistik. Solusi yang sifatnya parsial tidak akan menyelesaikan persoalan dengan baik, terutama berkaitan dengan masalah lingkungan.

Dalam rangka menciptakan pembangunan berkelanjutan di negara sedang berkembang, apalagi negara yang sedang terpuruk seperti Indonesia, adalah tidak mungkin dapat menyelesaikan sendiri beban berat itu, apalagi dalam lingkungan ekonomi dunia yang kian saling tergantung seperti sekarang ini.

Bantuan pihak luar dalam berbagai bentuk, baik finansial untuk membenahi lingkungan alam laut dan hutan yang sudah rusak, maupun kemudahan-kemudahan yang memberi akses pasar untuk ekspor lebih besar, dan dukungan investasi luar negeri (dalam bentuk FDI) akan banyak sekali membantu. Dalam tekanan ekonomi berat seperti sekarang, Indonesia tidak akan mampu melindungi lingkungan alamnya dengan baik. Dukungan internasional amat diperlukan.

Industrialisasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Irawan dan Suparmoko (1990) yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan dapat dibedakan dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti luas pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang tidak menurunkan kapasitas generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan meskipun terdapat penyusutan cadangan sumberdaya alam dan memburuknya lingkungan, tetapi keadaan tersebut dapat digantikan oleh sumberdaya lain baik oleh sumberdaya manusia maupun oleh sumberdaya kapital. Sedangkan dalam arti sempit pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang tidak mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan, tetapi dengan menjaga agar fungsi sumberdaya alam dan lingkungan yang ada tidak menurun tanpa digantikan oleh sumberdaya lainnya.

Sumberdaya alam pada umumnya terbagi atas sumber alam yang bisa diperbaharui (seperti; hutan, perikanan dan lain-lain) dan sumber alam yang tidak bisa diperbaharui seperti; minyak, batu bara, gas alam dan lain-lain. Dari sudut pemakaian, sumberdaya alam yang tidak bisa diperbaharui harus dipakai secara bijaksana. Hasil yang diperoleh dari sumberdaya alam ini perlu dipakai untuk memperbaharui landasan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Sumber alam yang bisa diperbaharui harus dikelola menurut pola yang mengindahkan kelestarian sumberdaya alam.

Industri mempunyai peranan ganda bagi masyarakat sekitar. Peranan positipnya adalah industri dapat menyediakan lapangan kerja sebagai sumber penghidupan penduduk serta menghasilkan barang dan jasa yang sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini disebut sebagai eksternalitas positif atau manfaat eksternal.

Di sisi lain terdapat dampak negatif yang selanjutnya perlu ditanggulangi yaitu berupa meningkatnya pencemaran terhadap tanah, udara dan air yang memungkinkan adanya penurunan kesejahteraan manusia baik sebagai produsen maupun konsumen. Disamping itu industrialisasi juga cenderung menguras sumberdaya alam. Keadaan hal ini merupakan eksternalitas negatif atau disebut pula sebagai biaya eksternal.

Pembangunan berkelanjutan tidak sepenuhnya dapat ditunjang oleh industrialisasi, meskipun industrialisasi mampu memperbaiki kualitas tenaga kerja dan kapital untuk menggantikan fungsi sumberdaya alam yang hilang. Oleh karena itu fungsi sumberdaya alam tetap harus dijaga kelestariannya baik dengan atau tanpa substitusi dari sumberdaya manusia dan sumberdaya kapital.

Pola pembangunan dengan mengembangkan lingkungan hidup, memerlukan pengetatan dalam penggunaan air dan tanah serta sumberdaya alam lainnya. Saingan dalam pemakaian air, tanah dan sumberdaya alam, mungkin tidak bisa dipecahkan melalui mekanisme pasar, sehingga campur tangan pemerintah diperlukan. Ini berarti bahwa bagi sumberdaya alam yang semakin langka, pengendalian pemerintah akan semakin menonjol. Karena itu sejalan dengan kesertaan pemerintah dalam pengaturan sumberdaya alam yang langka, diperlukan pertumbuhan lembaga pengawasan yang semakin berimbang dengan kekuasaan pemerintah. Proses demokratisasi perlu berjalan seiring dengan proses intervensi pemerintah pada pengelolaan sumberdaya alam yang dirasa menjadi langka.

Industri dan Eksternalitas dalam Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai bentuk pembangunan yang tidak menurunkan kapasitas generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan, meskipun terdapat penyusutan cadangan sumber daya alam dan memburuknya lingkungan, akan tetapi keadaan tersebut dapat digantikan oleh sumber daya lain, baik oleh sumber daya manusia ataupun, oleh sumber daya kapital.

Keberhasilan strategi industrialisasi akan nampak pada semakin besarnya kontribusi yang diberikan pada pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan nasional (Pendapatan Domestik Bruto) di samping juga adanya kegiatan luar biasa dari masyarakat di bidang: penemuan cara produksi baru, penyesuaian teknologi, dan penerapan teknologi untuk kegiatan menghasilkan barang yang dijual di pasar. Tahap industrialisasi berdasarkan tolok ukur kontribusi nilai tambah sektor manufaktur terhadap PDB, dapat dibagi menjadi; (1) tahap non- industrialisasi, (2) tahap dalam proses menuju industrialisasi, (3) tahap semi industri, (4) tahap industrialisasi penuh.

Eksternalitas dalam pembangunan yang berkelanjutan dapat diartikan bahwa pembangunan yang berkelanjutan yang dilaksanakan oleh setiap negara harus memperhitungkan adanya akibat positif dan akibat negatif dari pembangunan melalui industrialisasi. Akibat negatif adalah semakin menipisnya, berkurangnya dan semakin rusaknya sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak diperbaharui, yang biasanya ini dianggap sebagai biota pembangunan. Sedangkan yang positif adalah meningkatnya jumlah barang-barang dan jasa yang tersedia, semakin berkurangnya pengangguran, meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan sebagai akibat pembangunan melalui industrialisasi.

 

visit : www.raja.yukbisnis.com

 

About these ads

2 Komentar

  1. Its not my first time to go to see this web site, i am browsing
    this site dailly and get fastidious information from here daily.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.